Perekaman E-KTP di NTB Terkendala Data TKI Ilegal

admin 10 Oktober 2017 13:46:31 WIB

Mataram (suarantb.com) – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DPMPD Dukcapil) NTB, Ashari menyatakan masih banyaknya warga NTB yang belum melakukan perekaman KTP elektronik salah satunya terkendala oleh pendataan TKI yang berangkat melalui jalur ilegal.

“Memang ini kendalanya juga TKI yang tidak melaporkan keberangkatannya ke luar negeri. Jumlahnya cukup banyak,” ujarnya ditemui Senin, 9 Oktober 2017.

TKI ilegal ini berangkat ke luar negeri tanpa menggunakan Surat Pindah Datang Ke Luar Negeri (SKPLN), sehingga data kependudukannya masih tercatat di daerah. Sementara yang bersangkutan, faktanya berada di luar negeri. Pendataan pun sulit dilakukan karena dinas terkait tidak memiliki catatan tentang jumlah TKI ilegal, hanya TKI legal yang tercatat.

“Datanya masih ada di tempat kita, itu yang sulit untuk kita data. Kita baru tahu kalau konfirmasi ke kabupaten/kota, tapi itu kalau kabupaten/kota punya data,” katanya.

Ashari menduga, ada berbagai kemungkinan terkait TKI ilegal tersebut. “Bisa jadi yang keluar negeri ini belum merekam atau sudah merekam tapi KTP elektroniknya belum keluar, atau di luar negeri tapi masih menggunakan KTP manual. Jadi ini yang termasuk dalam data yang belum melakukan perekaman itu,” lanjutnya.

Selain permasalahan TKI ilegal, mantan Staf Ahli Gubernur ini mengakui DPMPD Dukcapil tengah mengantisipasi munculnya pemilih pemula, yang akan berusia 17 tahun saat masa pencoblosan nanti. Jika hingga hari H ada yang belum bisa melakukan perekaman, ia berharap akan ada jalan keluar semisal menggunakan kartu keluarga.

“Katakanlah sampai hari H dia belum rekam pasti ada jalan keluarnya. Ini pendapat saya, kartu keluarga kan tidak bisa dibohongi. Undang-Undangnya kan memang limitatif, tapi seandainya itu terjadi kan kartu keluarga ada. Tapi memang KTP elektronik ini harus dimaksimalkan,” tambahnya.

Untuk mengejar target perekaman KTP elektronik tuntas 100 persen pada akhir Desember 2017, Ashari menambahkan saat ini Pemprov NTB melalui surat imbauan Gubernur meminta  bupati/walikota untuk segera memerintahkan kepala desa/lurah dan Dinas Dukcapil setempat untuk segera melakukan perekaman. (ros)

sumber: http://www.suarantb.com/news/2017/10/09/246557/Perekaman.E.KTP.di.NTB.Terkendala.Data.TKI.Ilegal

Komentar atas Perekaman E-KTP di NTB Terkendala Data TKI Ilegal

Formulir Penulisan Komentar

Nama
Alamat e-mail
Komentar
 

Layanan Mandiri


Silakan datang / hubungi perangkat untuk mendapatkan kode PIN Anda.

Masukkan NIK dan PIN!

Komentar Terkini

Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Statistik Kunjungan

Hari ini
Kemarin
Pengunjung

Lokasi Desa Pendua

Lokasi Pendua

tampilkan dalam peta lebih besar